Penghapusan Hukum Islam di Kesultanan Banjar

0
134 views

Kiblatmuslimah.com – Penerapan hukum Islam telah dijalankan ketika awal pemerintahan Sultan Tahmidullah II (Baca: Penerapan Hukum Islam di Kesultanan Banjar). Namun, pada masa ini pula terjadi perjanjian dengan Belanda yang menjadi awal berkurangnya kedaulatan Kesultanan Banjar. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 1787 M. Sultan Tahmidullah II sebagai perwakilan dari Kesultanan Banjar dan Christoffel Hoffman perwakilan dari Belanda.

Perjanjian tersebut berisi poin bahwa kedaulatan Kesultanan Banjar dialihkan dan beberapa wilayah penting diserahkan kepada Belanda. Wilayah tersebut membentang dari Pantai Timur Kalimantan ke Barat, termasuk Pasir, Pulau Laut, Tabanio, Mendawai, Sampit, Pembuang, Kota Waringin dan sebagian dari desa Tatas.

Pada masa kepemimpinan Sultan Adam (1825-1857 M), terjadi sebuah kontrak baru dengan Belanda. Pada tahun 1826 M, kontrak baru dengan Belanda menjadi awal hilangnya kedaulatan Kesultanan Banjar. Isi kontrak baru tersebut sebagai berikut:

  1. Pemilihan dan penetapan putra mahkota harus disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda. Begitu pula dengan penunjukan perdana menteri yang bertugas menjalankan perintah Sultan atas seluruh daerah kekuasaan Kesultanan Banjar.
  2. Tidak ada seluruh wilayahpun yang diperintah Sultan bisa diserahkan kepada pihak lain tanpa seizin Gubernemen.
  3. Sultan, anak-anaknya, dan keluarganya tidak diizinkan menerima surat atau duta dari negara-negara asing, raja-raja lain atau mengirimkannya kepada mereka tanpa memberitahu sebelumnya kepada Residen.
  4. Mangkubumi dan masyarakat Banjar yang tinggal di daerah Sultan di Banjarmasin atau di tempat-tempat lain, bila berbuat kejahatan terhadap pemerintah Hindia Belanda atau pegawainya akan dihukum oleh pengadilan yang didirikan oleh Sultan dan Gubernemen wilayah Banjarmasin.
  5. Semua orang Banjar yang tinggal dalam wilayah Kerajaan Banjar akan diadili oleh pengadilan yang diatur oleh Kerajaan Banjar itu sendiri.
  6. Semua hukuman yang merusak badan misalnya memotong tangan, dan sebagainya dihapuskan.
  7. Tiap orang diizinkan berdagang, raja mempunyai hak untuk mengadakan cukai dan pajak yang adil, dan lain sebagainya.

Kontrak baru ini bertahan hingga tahun 1860 M dengan penghapusan Kesultanan Banjar secara sepihak oleh Belanda. Setelah berakhirnya kekuasaan Sultan Adam, kekuasaan dilanjutkan oleh cucunya yaitu Sultan Hidayatullah. Hal ini disebabkan ayah Sultan Hidayatullah telah meninggal. Pada tahun 1859 M, dimulai perjuangan Kesultanan Banjar bersama rakyatnya melawan Belanda.

*Daffa An Nuur

Sumber:

K. Subroto. 2017. Lapsus Syamina: Negara-Negara Islam di Kalimantan 1425-1905 M. Vol 18: 18-19.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here